Jawaban dari Caleg PAN – Abdillah Toha

Caleg PAN Abdillah Toha mensubmit jawaban di tanggal 17 Maret. Baru bisa kami posting hari ini.

pengetahuan beliau akan kompleksitas WNI TKI sangat bagus. Sama seperti Fitra Arsil PKS dan Egy Massadiah Golkar. Juga sumbangsihnya dari PAN juga sudah ada (terpapar di ujung bawah posting ini) yang menjadi poin plus bagi PAN. Poin minusnya adalah cukup banyak jawaban tipikal yang mengharapkan pemerintah bekerja lebih baik lagi. Padahal untuk itu, gak perlu jadi caleg. Kita juga bisa kalo kritik dan berharap sih.

berikut jawaban lengkap dari beliau dan counter kami.

—————————–

Assalamu’alaykum wr. Wb.

Sebelumnya saya ingin memohon maaf karena keterlambatan respon saya. Berikut ini respon yang saya mampu berikan, semoga bermanfaat.

Isu TKW yang Disiksa di Luar Negeri dan Perlindungan TKI
Menurut hemat saya, ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab lemahnya perlindungan bagi TKI.

1. Lemahnya posisi tawar pemerintah di hadapan negara-negara penerima jasa TKI. Hal ini terjadi tidak saja pada persoalan TKI tetapi pada banyak hal lainnya; seperti isu renegosiasi kontrak-kontrak karya pertambangan dan utang luar negeri. Pemerintah kita saat ini terlampau banyak dihantui oleh ketakutan-ketakutan yang tidak perlu. Dalam persoalan TKI, misalnya, pemerintah khawatir bahwa apabila mereka mengambil posisi yang lebih tegas—meskipun tidak harus konfrontatif, maka negara-negara penerima jasa TKI akan beralih kepada tenaga-tenaga kerja migran dari negara-negara lain. Padahal, di satu sisi, negara-negara penerima itu sangat membutuhkan jumlah tenaga kerja migran yang besar untuk menggerakkan perekonomian mereka. Sebagai contoh, di Thailand, tenaga kerja migran menyumbang 5% dari angkatan kerjanya dan 2 milyar dolar bagi pertumbuhan ekonomi negara itu. Di sisi lain, sektor swasta di Malaysia, misalnya, secara khusus sangat membutuhkan jasa TKI karena alasan kedekatan geografis dan budaya. Para pengusaha agrobisnis sawit di sana pasti akan kewalahan tanpa adanya jasa TKI. Di sinilah, diperlukan kecerdasan plus keberanian pemerintah untuk secara ekstraproaktif mengelola keunggulan derivatif yang kita miliki agar posisi tawar kita tidak melulu lemah di hadapan negara-negara penerima. Meskipun penting, kesepakatan-kesepakatan bilateral yang dihasilkan bagaimanapun tidak bisa secara langsung berdampak pada nasib TKI kita. Negara-negara penerima yang sudah menandatangani kesepakatan bilateral dengan Indonesia terkait perlindungan TKI harus terus didorong untuk mengadopsi ketentuan-ketentuan di dalamnya ke dalam sistem hukum mereka. Pada kesempatan yang sama, pemerintah harus berani meminta dilakukannya perbaikan-perbaiakan terhadap MoU-MoU bilateral yang dinilai tidak cukup mampu melindungi TKI kita, atau bahkan malah menguntungkan pihak majikan yang mempekerjakan mereka, seperti dalam konteks MoU RI-Malaysia. Sementara itu, negara-negara penerima yang belum mau terikat dengan kesepakatan bilateral dengan kita harus terus ditekan demi kepentingan bersama.

>>> counter saya:
di sini saya melihat jawaban bapak
a. sangat cerdas
b. tahu benar situasi kami
c. tapi tetap tipikal jawaban komentator bola. Yang tidak merasakan sulitnya membina tim bola dan hanya komentar ‘pemerintah harus ini itu’. Seharusnya dilengkapi lagi denga, apa langkah bapak sebagai wakil kami untuk memastikan pemerintah melakukan hal yang di atas. karena pemerintah hanya tangan pak. Bapak lah otaknya dan kami rakyat adalah hati. otak merasakan hati, dan menyuruh tangan mengeksekusi.

Kalo sekedar mengritik pemerintah, jujur saja pak, tidak perlu jadi caleg. Kamki yang kerja keras di luar negeri ini juga bisa kritik pemerintah.

2. Lemahnya pelayanan publik (citizen service). Kelemahan ini terjadi sejak pemrosesan penempatan TKI di dalam negeri, perlindungan TKI di luar negeri, hingga kepulangan TKI ke Tanah Air. Kelemahan tersebut setidaknya bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, problem struktural, yakni belum adanya sebuah sistem terintegrasi yang mampu menempatkan, mendata, dan melayani TKI secara mudah, murah, cepat, dan aman. Proses penempatan yang rumit dan sarat dengan pungli melahirkan banyak TKI ilegal yang pada gilirannya akan menyulitkan perlindungan TKI di negara tempat mereka bekerja. Pada saat yang sama, perlindungan TKI di luar negeri sangat tidak maksimal karena lemahnya citizen service pada banyak KBRI dan KJRI. KBRI pada banyak kasus seringkali lamban dalam bertindak melindungi warga negaranya. Hal ini semakin diperparah dengan adanya ego sektoral antara Deplu, Depnakertrans, dan BNP2TKI. Penciptaan sistem penempatan dan pendataan TKI yang terintegrasi berikut koordinasi yang jelas di antara lembaga-lembaga pemerintah yang bertanggung jawab melindungi TKI adalah solusi yang harus terus didorong DPR. Problem lainnya bersifat kultural. Sebagian besar birokrasi pemerintahan masih memandang bahwa tugas mereka adalah melayani atasan-atasan mereka bukan warga negara. Kasus pemukulan TKI di Hongkong oleh staf KJRI di hadapan Menakertrans tahun lalu seharusnya tidak terjadi jika aparatur negara memahami tugas mereka yang seharusnya. Dalam konteks ini, reformasi kultur birokrasi mutlak dilakukan secara massif.

>>> counter saya:
lantas, bapak sebagai wakil kami, ingin membuat skema apa? perangkat hukum apa? untuk memastikan improvement di citizen service ini?

3. Belum maksimalnya kinerja BNP2TKI. Pemerintah memang telah menunjukkan inisiatif positif dengan membentuk BNP2TKI. Namun, menurut hemat saya, lembaga ini lemah dalam fungsi perlindungan dibandingkan dengan fungsi penempatan. Hal sangat mungkin terjadi karena timbulnya konflik di antara fungsi penempatan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan perusahaan pengerah TKI dengan fungsi perlindungan yang menjadi hak TKI. Ke depan, menurut hemat saya, perlu kiranya DPR mempertimbangkan pembentukan sebuah komisi negara independen yang terpisah dari birokrasi penempatan TKI. Dasar hukum komisi ini harus undang-undang, dan sangat mungkin diakomodasi melalui amandemen UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

>>> counter saya:
apakah bapak berjanji untuk bisa mengeakkan dan mengawasi jalannya komisi ini untuk kepentingan kami?

4. Masih adanya lubang-lubang hukum. Di samping MoU-MoU bilateral, perangkat hukum lainnya yang tidak kalah penting adalah Konvensi-konvensi ILO. Di ASEAN, sebagai contoh, tingkat penerimaan atau ratifikasi konvensi-konvensi tersebut oleh negara-negara penerima jasa tenaga kerja migran masih rendah dibandingkan negara-negara pengirim. ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers, sebagaimana traktat-traktat ASEAN lainnya, cuma menjadi “macan ompong”. Ini karena ASEAN, meski sudah berdasarkan piagam, lemah dalan melibatkan civil society; lemah dalam proses pengambilan keputusan yang melulu diserahkan kepada konsensus elit-elit pemerintahan ASEAN; dan lemah dalam mekanisme sanksi bagi negara-negara yang melanggar kesepakatan. F-PAN yang saya wakili di Komisi I ketika Rapat Kerja DPR tentang Piagam ASEAN secara eksplisit menyinggung soal lemahnya inisiatif ASEAN untuk melindungi tenaga kerja migran di kawasan, yang sebenarnya merupakan salah satu elemen penting perekonomian ASEAN. Dalam konteks Indonesia, pemerintah kita hingga saat ini masih belum mengajukan RUU Ratifikasi Konvensi PBB tentang Perlindungan Hak-hak Semua Tenaga Kerja Migran dan Anggota-anggota Keluarga Mereka kepada DPR padahal Rencana Aksi Nasional HAM 2004-2009 sudah memasukkan konvensi itu sebagai salah satu program legislasi terkait HAM. Kebutuhan mendesak mengapa pemerintah harus segera mengajukan RUU Ratifikasi konvensi tersebut didasari oleh dua hal: pertama, UU 39/2004 masih belum cukup dalam menyediakan perlindungan yang layak bagi TKI di luar negeri; dan kedua, konvensi itu diperlukan untuk menjadi alasan hukum bagi Indonesia dalam menuntut revisi-revisi terhadap berbagai perjanjian bilateral yang berpotensi melanggar HAM dan tidak memihak kepada hak-hak TKI secara layak. Dalam upaya menutup lubang-lubang hukum di atas, pemerintah juga bisa menjalin kerja sama sub-regional dengan negara-negara sesama penyedia jasa tenaga kerja migran.

>>> counter saya:
bukankah DPR punya kuasa untuk merancang, mensahkan dan membatalkan semua undang-undang? after all, DPR lebih tinggi dari badan eksekutif. bukan kah semua undang-undang memang harus persetujuan DPR? Kalau memang lemah kenapa DPR setujui? Ini menunjukkan kelemahan dalam DPR itu sendiri.

yang saya lihat di sini, semua kejelekan badan eksekusi adalah dosa dari keteledoran DPR sehingga mengijinkan adanya pemerintahan yang tidak efisien. Apa yang bapak ingin lakukan untuk memberantas ini?


Isu Kualitas TKI

Sudah banyak dimaklumi bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya penindasan dan diskriminasi TKI di luar negeri adalah rendahnya tingkat pendidikan TKI. Kita tidak perlu menetapkan tingkat pendidikan tertentu bagi TKI karena hak bekerja adalah hak asasi manusia. Namun pada saat yang sama, pemerintah dan perusahaan pengerah TKI bertanggung jawab terhadap kualitas TKI yang akan dikirim. Ini demi kepentingan TKI itu sendiri, dan bukan hanya demi kepentingan negara penerima belaka. Tidak perlu ada badan pendidikan khusus yang menjadi penentu kelulusan TKI. Namun sebaliknya, adanya pelatihan dan pendidikan TKI harus menjadi syarat pemberian izin bagi perusahaan pengerah TKI. Di sisi lain, pemerintah harus memfasilitasi dan jika perlu memberikan insentif kepada perusahaan pengerah TKI yang menjalankan pendidikan dan pelatihan tersebut. Selain keterampilan, yang harus diberikan kepada TKI adalah juga pengetahuan tentang bahasa dan budaya dari negara tujuan serta pengetahuan tentang hak-hak hukum dan politik mereka.

Isu Perlindungan TKI di Bandara

Idealnya, terminal khusus TKI di Bandara Soekarno-Hatta diharapkan akan memberi TKI kemudahan dan keamanan pelayanan. Namun, kenyataan yang terjadi adalah sebaliknya, seperti yang sudah anda jelaskan. Lemahnya pengawasan dan penegakkan hukum dalam hal pelayanan publik sebenarnya terjadi di mana-mana, bukan hanya di terminal khusus tersebut. Komisi negara yang bertugas melindungi TKI yang saya harapkan akan diperjuangkan oleh DPR nantinya bisa mendorong pengawasan yang ketat terkait persoalan ini. Dalam hal penegakkan hukum, reformasi birokrasi terhadap aparat-aparat penegak hukum harus digulirkan secepatnya, dan ini membutuhkan kehendak politik yang kuat di tingkat kepemimpinan nasional. Sambil menunggu hal itu terrealisasi, kita bisa berharap pada komisi-komisi negara independen, seperti KPK dan Ombudsman, untuk segera mengambil tindakan menyeluruh. Khusus soal Ombudsman, komisi ini perlu didorong untuk tidak sekedar menunggu pengaduan masyarakat tetapi juga ikut mengambil tindakan terhadap mafia-birokrat yang mengambil keuntungan dari penderitaan TKI, terutama di terminal khusus TKI. RUU Pelayanan Publik yang masih dibahas DPR diharapkan bisa semakin memberdayakan Ombudsman.

>>> counter saya:
nah jawaban seperti ini yang kami tunggu pak. apa yang DPR perjuangkan, gunanya apa dan untuk siapa.

Penutup

Sebagai penutup, saya ingin secara singkat menyampaikan beberapa hal yang telah saya lakukan terkait isu tenaga kerja migran, khususnya terkait tugas saya sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI.
Pertama, dalam Sidang Umum ke-26 Asosiasi Parlemen ASEAN di Vientiane, Lao, pada 18-23 September 2005, delegasi Indonesia memasukkan agenda tentang peningkatan peran parlemen di kawasan untuk mendesak pemerintah masing-masing dalam pemberantasan penyelundupan perempuan dan anak-anak, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan perempuan.
Kedua, di sela-sela Sidang Umum ke-28 Asosiasi Parlemen ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 18-24 Agustus 2008, kami mengutarakan beberapa kepentingan Indonesia terkait isu tenaga kerja migran kepada Ketua Parlemen Malaysia, yaitu antara lain permintaan kami agar TKI dapat memperoleh haknya untuk memegang paspornya sendiri; tuntutan kami agar TKI yang sedang menjalani proses hukum diperlakukan secara adil dan manusiawi; dan permohonan kami agar Malaysia menyediakan fasilitas pendidikan bagi anak-anak TKI yang sudah menjadi hak asasi mereka.
Ketiga, dalam Sidang Tahunan ke-16 Forum Parlemen Asia-Pasifik (APPF) di Auckland, Selandia Baru, kami mendesak agar negara-negara penerima jasa tenaga kerja migran ikut berpartisipasi dalam program pendidikan dan pelatihan di negara-negara pengirim.
Bagaimanapun, harus diakui peran diplomasi parlemen terbatas pada imbauan moral karena tidak bersifat legally-binding. Namun, harus diakui pula diplomasi parlemen yang dilakukan di antara negara-negara yang menjalankan demokrasi secara murni kerap membuahkan hasil.

Salam
AT

Counter saya dijawab kembali oleh Pak Abdillah Toha:

—–

sebagian besar counter anda terfokus pada apa yg saya lakukan sebagai wakil rakyat selama ini. berikut ini jawaban saya:

1. anda mungkin tidak membaca lengkap respon saya sebelumnya, terutama bagian penutup yg menjelaskan sebagian yg pernah saya lakukan sebagai ketua BKSAP DPR RI.

2. di dalam sistem presidensial, presiden dan DPR punya kedudukan yg sama. UUD NKRI 1945 menjelaskan bahwa sebuah UU harus disetujui kedua belah pihak, DPR dan Presiden. DPR sama sekali tidak punya wewenang membatalkan atau mengamandemen sebuh UU jika tanpa persetujuan Presiden.

3. dalam praktiknya, pihak eksekutif justru lebih punya kekuatan daripada legislatif. pihak eksekutif memiliki wewenang untuk mengeluarkan PP yang menerjemahkan UU. pihak legislatif memang punya fungsi pengawasan tapi fungsi ini lemah karena 2 hal:

a. dalam rapat-rapat, pihak eksekutif didampingi oleh belasan atau bahkan puluhan staf, sementara pihak seorang anggota DPR cuma punya 1 staf. seorang anggota DPR di komisi harus mengawasi lebih daripada 10 bidang. di negara-negara lain, seorang anggota parlemen didukung puluhan staff. akibatnya, kita selalu kalah informasi dengan pihak eksekutif, dan kita lemah dalam bidang pengkajian.
solusinya: peningkatan kualitas kinerja kesetjenan DPR RI terutama dalam bidang keahlian bukan cuma administrasi. ini sdg dilakukan dalam pembahasan RUU Susduk.

b. sistem multipartai yg dipadukan dgn sistem presidensial, harus saya akui menyebabkan tidak maksimalnya fungsi legislasi DPR sehingga seringkali UU yang dihasilkan adalah produk “dagang sapi” di antara fraksi-fraksi.
solusinya: penyerderhanaan jumlah partai dgn membolehkan adanya caleg independen, dan sistem pemilu distrik sehingga konstituensi berjalan efektif dan wakil rakyat dihasilkan bisa lebih independen dari pengaruh partai. dalam UU Pemlilu kali ini, PAN-lah yang paling konsisten mengusung sistem suara terbanyak (sebagai langkah awal menuju sistem distrik) meski akhirnya kalah oleh partai-partai besar. Alhamdulillah, MK menetapkan apa yg kami perjuangkan waktu itu sebagai sistem yg berlaku sekarang.

4. Last but not least. ini bukan excuse. Fraksi PAN di DPR hanya memiliki 53 kursi dari 550 kursi, sehingga banyak garis perjuangan kami yg belum berhasil diwujudkan. sebagai contoh, desakan untuk segera menyerahkan banyak RUU Ratifikasi yang sudah direncanakan seringkali telah kami sampaikan, tapi desakan itu seperti “angin lalu” bagi pemerintah.

mungkin apa yg saya sampaikan bisa menjawab concern anda.
terima kasih.

salam
AT

Advertisements

Tags:

One Response to “Jawaban dari Caleg PAN – Abdillah Toha”

  1. lagilelengkahalu Says:

    quote : “Last but not least. ini bukan excuse. Fraksi PAN di DPR hanya memiliki 53 kursi dari 550 kursi, sehingga banyak garis perjuangan kami yg belum berhasil diwujudkan.”

    well.. kebanyakan partai dan kurangnya disiplin partai juga pernah jadi masalah di Perancis, terutama pada Era Republik ke 3 sekitar tahun 1879.. Dampaknya adalah instabilitas pemerintahan dan legislasi yang nyaris improgresif.. :),

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: