Jawaban dari Caleg Golkar – Egy Massadiah

Agar adil, harus diberitahukan bahwa caleg Golkar Egy MAssadiah sudah menjawab pertanyaan kami dari tanggal 16 Maret. Hanya saja kerjaan kami di kantor masih banyak sehingga update sedikit terbengkalai. Mohon maaf untuk ini.

Kualitas jawaban cukup baik dna menunjukkan Pak Egy sebagai caleg tahu apa masalah2 kita dan tahu apa perangkat yang harus ada untuk kehidupan TKI yang lebih baik.

SAYANGNYA, Pak Egy hanya berkutat di pemikiran

‘Harus dibentuk sebuah badan….’

‘Pemerintah harus bekerja lebih baik…’

ini tipikal jawaban komentator bola yang tidak melatih tim bola dan hanya bekomentar di saat paruh waktu.

Pemikiran Pak Egy, meski kompleks, belum sampai ke tahap “Saya akan susun perangkat hukum A B C dan pastikan pemerintah mengeksekusinya”

Untuk adilnya, tidak hanya Pak Egy yang belum sampai ke level ini.

Berikut adalah jawabannya. Kalimat dalam bold adalah tanggapan dari saya, pemilik blog.

————————–

A. Apakah langkah kongkrit yang akan anda lakukan untuk mengurangi tingkat penyiksaan terhadap TKW/TKI diluar negeri ?

1. Sebelum saya menjawab seluruh pertanyaan saya ingin memaparkan pendapat hukum yang baeracuan pada UU 39 tahun 2003 mengenai penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja diluar negeri. Hal yang terpenting Harus kita ketahui bahwa TKI yang akan bekerja diluar negeri harus memperjelas statusnya kerjanya pakah legal atau ilegal. karena sesuai dengan UU no 39 tahun 2004 pasal 94 mengenai keberadaan BNP2TKI dimaksud untuk mejamin dan mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan TKI , apabila ada pelayanan penempatan dan perlindungan TKI yang tidak sesuai dengan UU berarti pelayan tersebut beserta TKI nya berstatuskan ilegal dan berkonsekuensi terhadap sanksi hukum.

2. Hal selanjutnya yang harus TKI ketahui ialah Tugas dan kewenangan BNP2TKI , BLKI , PJTKI . bertujuan agar mereka mengetahui informasi selengkap-lengkapnya yang ada dalam UU 39 TAHUN  2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI. Yaitu Mengenai tugas dan kewenangan BNP2TKI Dijelaskan dalam UU , Bahwa tugas BNP2TKI selain melaksanakan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI G to G (Government to Government) dan G to P(Government to Private) BNP2TKI juga melayani Koordinasi,serta mengawasi dokumentasi ,pembekalan dan pemberangkatan akhir ,penyelesain masalah ,sumber pembiayaan , pemberangkatan sampai pemulangan , peningkatan kualitas calon TKI di BLKI , informasi , kualitas penempatan TKI dan peningkatan TKI beserta keluarganya.

3. Calon2 TKI pun harus mengetahui proses perekrutan, penseleksian dan pengiirimannya berdasarkan UU 39 tahun 2003 pasal 31 Pra Penempatan TKI dan Kegiatan pra penempatan TKI di luar negeri meliputi :

· TKI harus Mengetahui SIP (SURAT IZIN PENGERAHAN) pada PJTKI .bertujuan untuk mengetahui pekerjaan yang akan dilakukan diluar negeri, surat izin ini dikeluarkan oleh pemerintah kepada badan hukum swasta ;

· perekrutan dan penseleksi calon TKI;

· pendidikan dan pelatihan kerja ;

· pemeriksaan kesehatan dan psikologi;

· pengurusan dokumen;

· uji  kompetensi;

· pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) dan

· pemberangkatan.

>> Sudah bagus bahwa bapak tahu apa yang harus kami dapatkan pra-penempatan. TApi, bagaimana anda sebagai caleg kami membuat kami tahu akan semua hal di atas? Kongkretnya apa?

4. Selanjutnya Harus adanya peningkatan SDM yang maksimal bagi TKI yang bertujuan untuk mengetahui Hak dan kewajiban TKI tersebut berdasarkan UU 39 tahun 2004 , baik Tujuan kerja , pengenalan peralatan kerja dan juga bahasa . khususnya pada bahas bertujuan agar dapat menjalin komunikasi yang baik antara TKI dengan Majikan . Karena banyak sekali kasuistis yang terjadi pada TKI berhubungan dengan permasalahan komunikasi sesuai dengan bahasa negaranya masing-masing.

5. Pendapat saya dan langkah kongkritnya Harus Adanya pembentukan suatu komisi hukum bersifat ad-hoc bernama “ KOMISI ADVOKASI TKI atau KOMISI ADVOKASI ATAS PENINDASAN TKI ” yang isi formaturnya yaitu para pengacara-pengacara dan ahli hukum serta aparat penegak hukum lainnya , dengan tujuan membela dan melindungi hak-hak para TKI diluar dan didalam negeri bila terjadi permasalahan hukum. Namun pembiayaan proses hukum tersebut dibiayai langsung dari APBN dan komisi tersebut bersifatnya seperti KPK yang dapat mengayomi langsung para TKI serta dapat menangkap langsung oknum didalam negeri dan perusahaan yang serta merta mendalangi pemerasaan tersebut.

>> Sudah bagus bapak memiliki wawasan yang cukup jauh bahwa harus ada langkah kongkret ini. Tapi siapa yang akan push thru? Seharusnya bapak sebagai wakil rakyat kami, mempush thru hal ini.

6. Langkah kongkrit selanjutnya Yang saat ini dapat dilakukan ialah harus adanya pengawasan dan penindakan langsung dan tegas(sanksi) didalam internal sistem Administrstif dan kasus-kasus pelanggaran atas Hak-Hak TKI yang belum diselesaikan yang mana harus diawasi dari Depnakertrans kepada BNP2TKI serta PJTKI .

>> Sekali lagi, banyak orang yang tahu bagian mana yang harus diperbaiki. Gak cuman bapak yang memiliki ide sebaik ini. Tapi apa yang bapak bisa lakukan untuk merealisasikan hal di atas. Sangat mudah untuk bilang “harus ada pengawasan” dan sebagainya. Tapi langkah kongret yang bapak sendiri akan tempuh untuk mewujudkan ini apa?

B. Apakah langkah kongkrit caleg untuk mendorong pemerintah meningkatkan kualitas TKI yang akan dikirim ? Contohnya apakah anda akan memperjuangkan membuat sebuah badan pendidikan tepat guna untuk mendidik semua TKI ? apakah badan ini men jadi satu-satunya badan yang meluluskan TKI ?

1. Sudah jelas bahwa dalam UU no 13 tahun 2003 Pasal 1 ayat 9 tentang ketenagakerjaan berbunyi bahwa Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi , memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja,produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

2. Pendapat saya dalam menilai tugas BLKI (badan latihan kerja indonesia ) sudah cukup proporsional dan profesional berdasakan UU namun dalam hal ini banyak pendapat WNA dan WNI yang menyatakan bahwa dalam prakteknya SDM TKI dari Indonesia sangatlah memperihatinkan yang berakibat pada suatu tindakan diskriminasi ataupun penyiksaan terhadap TKI tersebut oleh WNA(majikan) karena pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan oelh TKI . bagi saya yang terpenting BLKI harus melakukan kerjasama dengan hubungan antar lembaga (lembaga pendidikan Bahasa dan lembaga pengajar lainnya ) dan juga menata ulang kembali sistem yang ada di BLKI agar BLKI dapat memfilterisasi serta mencetak TKI yang berkualitas tinggi .

3. Pendapat saya Apa bila penyeleksian para TKI ini dapat dilakukan dengan baik dan maksimal sebagai barometer kelulusan itu sendiri , maka kiranya badan ini pun dapat dijadikan satu-satunya acuan badan hukum yang dapat meluluskan TKI untuk berangkat bekerja keluar negeri , namun dalam sistem kelulusannya , perlu adanya ujian-ujian dan persyaratan-persyaratan tertentu agar dapat mencetak TKI yang terbaik dan berkualitas .

>> Ini baru pendapat bapak. Belum sampai ke tahap apa yang bisa bapak sebagai wakil rakyat lakukan agar penyeleksian tersebut berjalan baik.

C. Apakah langkah kongkret dan langkah hukum yang anda akan tempuh sebagai caleg kita untuk menghilangkan praktek poemerasan ini dibandara ?

1. Penadapat saya yaitu Harus dibentuknya suatu komisi hukum yang bersifat ad hoc bernama “ KOMISI ADVOKASI TKI ataau KOMISI ADVOKASI ATAS PENINDASAN TKI ” yang formaturnya berisi para pengacara-pengacara dan ahli hukum serta aparat penegak hukum lainnya , dengan tujuan membela dan melindungi hak-hak para TKI diluar serta pada saat TKI kembali kedalam negeri. Namun pembiayaan proses hukum tersebut dibiayai langsung dari APBN , komisi tersebut sifatnya seperti KOMPOLNAS & KPK independent Namun “ KOMISI ADVOKASI TKI atau KOMIS ADVOKASI PENINDASAN TKI “ ini hanya bergerak dibidang permasalahan TKI . “KAT atau KAAPT” ini dapat langsung menangkap oknum yang melakukan pemerasaan dibandara dalam negeri , sekaligus perusahaan yang serta merta mendalangi pemerasaan tersebut namun itupun harus adanya kerjasama antara pemerintah dan TKI sebagai terlapor .

>> Sekali lagi, sangat mudah untuk bilang harus dibentuknya kpmisi hukum. Tapi siapa? Seharusnya caleg seperti bapak harus merealisasikannya dan pemerintah sebagai tangan bapak, mengeksekusinya.

2. Harus adanya pengawasan dan penindakan langsung secara tegas oleh Depnakertrans bekerjasama dengan Mabes Polri dan Dephub pada titik keberangkatan dan Pemulangan TKI diBandara pada khususnya , agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

>> di sini bapak menuntut pihak lain seperti POLRI untuk melakukan sesuatu. Lha yang bapak akan lakukan sebagai wakil rakyat apa?

D. Apa langkah kongkrit yang akan anda lakukan untuk mengurangi tingkat penindasaan terhadap TKW / TKI diluar negeri ? singkatnya banyak dari kami diluar negeri kerja dibayar murah ,kerja disiksa dan pulang diperas sebagai caleg LN apa program kerja anda untuk membantu kondisi ini ?

1. Harus adanya kejelasan suatu kontrak kerja dari para pihak-pihak untuk mengetahui Hak-Hak dan kewajiban TKI dengan pihak-pihak yang bekerjasama dilihat dari (waktu kerja, Waktu cuti , waktu ibadah , Gaji,dll) berdasarkan UU no 39 tahun 2004.

2. Membentuk organisasi Ikatan Pekerja Indonesia Luar Negeri bertujuan mendapat informasi , kondisi TKI yang terjadi dan hubungan yang erat antar pekerja indonesia (baik PRT maupun Pekerja lainnya) dan itu harus inisiatif dari TKI yang ada diluar negeri.

3. Harus adanya hubungan antara kawan2 TKI itu sendiri yang intensif dalam melakukan hubungan baik dengan KonJen Maupun KBRI .yang mana apabila terjadi permasalahan hukum , KBRI / KONJEN ataupun TKI untuk dapat langsung melaporkan permasalahan hukum tersebut kepada BNP2TKI pada saat ini dan “KOMISI ADVOKASI TKI atau KOMISI ADVOKASI ATAS PENINDASAN TKI ” mendatang , untuk secepatnya diselesaikan permasalahan hukum yang ada atas tindakan penindasaan dan penyiksaan TKI diluar negeri maupun hal pemerasaan saat dibandara dalam negeri.

Contoh : kasus penyiksaan TKI dimalayasia maka KOMISI ADVOKASI TKI atau KOMISI ADVOKASI PENINDASAN TKI dengan teamnya dapat langsung beracara dipengadilan malaysia untuk memperjuangkan Hak- Hak dari TKI tersebut.

Contoh : kasus pemerasaan Dibandara TKI dapat melaporkan Kepada KOMISI ADVOKASI TKI atau KOMISI ADVOKASI PENINDASAN TKI lalu dengan team secepatnya untuk menangkap oknum dan perusahaan tsb untuk diminta keterangan dan diproses secara hukum yang ada di Indonesia.

====================================================================

Dari pertanyaan2 dan jawaban diatas ada tiga inti permasalahan yang dapat kita simpulkan yaitu permasalahan dari segi:

A. ADMINSTRASI.

B. PENDIDIKAN.

C. HUKUM beracuan (UU 39 tahun 2004 Perlindungan pekerja dilaur negeri dan UU 13 tahun 2003 Ketenaga Kerjaan)

1. Dari Segi Administrasi yaitu Depnakertrans harus memperbaiki , merevisi , memaksimalkan serta mengawasi langsung sistem administrasi yang terdapat diBNP2TKI, PJTKI ,BLKI dari mulai perekrutan , penseleksian , pelatihan, pengiriman , hingga koordinasi keberadaan TKI diluar negeri serta pemulangan TKI yang bekerjasama dengan KBRI , KONJEN khususnya (DEPLU), DEPDAGRI dan DEPKUMHAM.

2. Dari segi Hukum Pemerintah harus membentuk suatu Komisi Hukum yang bersifat ad-hoc seperti KPK ataun KOMPOLNAS dengan nama “KOMISI ADVOKASI TKI” atau “KOMISI ADVOKASI ATAS PENINDASAAN TKI ”(KAT atau KAPT) Yang formatur isinya yaitu :

a. PENGACARA bertujuan membela Hak para TKI di Luar Negeri dalam persidangan diNegara Lain ( bekerjasama dengan IKADIN dan AAI).

b. AHLI HUKUM Bertujuan untuk memberikan Pendapat dan solusi hukum yang ada dalam hubungan hukum internasional dikarenakan adanya hubungan hukum antar dua negara.

c. POLISI bertujuan menangkap oknum atau perusahaan yang melakukan tindak kriminal di Dalam Negeri (bekerjasama dengan MABES POLRI).

KOMISI ad-hoc tersebut dibentuk bertujuan melakukan pemberantasan Tindak kriminal & membela hak – hak TKI (kasuistis perkaranya mengenai permasalahan TKI saja) dikarenakan tidak adanya kepercayaan TKI terhadap permasalahan yang ditangani oleh BNP2TKI dan DEPNAKERTRANS selama ini . Namun dalam pembentukannya harus diajukan dan disetujui olehi DPR-RI.

Tujuan lain komisi ini dibentuk untuk merubah paradigma TKI kita diluar negeri agar lebih baik kesejahteraannya dan para TKI tersebut dapat dihargai di mata dunia.

3. Dari Segi Pendidikan BLKI sebagai badan latihan kerja yang berdasarkan fungsinya haruslah ditingkatkan kembali , khususnya melakukan hub antar lembaga baik dengan lembaga pendidikan Bahasa profesional , lembaga pendidikan komputer dan lembaga – lembaga lainnya . yang mana badan latihan ini harus diawasi secara tegas oleh Depnakertrans dan BNP2TKI Secara khusus . agar kedepan BLKI dapat memiliki sistem yang kuat dalam menghasilkan SDM bagi para calon TKI yang berpotensi dan memiliki kualitas tinggi untuk dapat merubah paradigma yang baik TKI diLuar Negeri.

>> terima kasih Pak Egy atas jawabannya. Jujur saya, cukup baik dan cukup menjelaskan bahwa bapak benar-benar tahu permasalahan kami. Tapi masih belum ngena Pak. Masalahnya gini. Semua caleg bisa dan sudah bilang hal hal seperti:

‘menurut saya sebaiknya pemerintah….’

‘harus dibentuk sebuah badan….’

‘polisi harus….’

Sebaik apa pun itu, itu baru sebatas pendapat. Baru sebatas mengharuskan pihak lain bekerja lebih baik. Belum ke tahap:

“Saya akan golkan skema dan strategi A B C dan saya akan paksakan pemerintah mengeksekusinya,…”

Indonesia gak pernah maju karena pola pikir badan legislatif salah. Anggota DPR sering hanya menjadi penonton di pinggir lapangan dan mengritik pemerintah atas setiap eksekusi yang pemerintah lakukan. Ini yang saya dapatkan dari banyak caleg, termasuk sedikit dari bapak.

Padahal pemerintah hanya badan eksekutif. Hanya tangan. DPR sebagai otak seharusnya aktif merancang hukum, strategi dan skema yang menguntungkan rakyat dan memaksa pemerintah mengeksekusi hal-hal itu.

Ingat bahwa rakyat adalah hati,

DPR adalah otak yang mendengarkan hati

Pemerintah adalah tangan yang menggerakkan apa yang otak perintah.

Advertisements

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: